.CO.ID, JAKARTA — Keterlibatan Sukarno dalam pemerintahan selama masa demokrasi liberal-Parlemen mencapai titik tertentu setelah Pemilihan Umum tahun 1955. Saat itu, kabinet Ali Sastroamijoyo runtuh. Selanjutnya, Bung Karno mengambil inisiatif untuk menunjuk dirinya sendiri sebagai pembentuk kabinet yang baru.
“Sebut saja Bung Karno, mengangkat seseorang bernama Sukarno sebagai penentu susunan kabinet. Bagi Bung Hatta, hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perdebatan, Bung Hatta memilih mundur dari posisinya,” ujar sejarawan senior, Prof Taufik Abdullah, seperti dikutip dari
Pusat Data
.
Mengapa Sukarno enggan hanya menjadi pemimpin negara tanpa wewenang penuh untuk menjalankan kebijakan? Karena tokoh yang dikenal sebagai “penghubung suara rakyat” ini yakin bahwa perjuangan revolusioner Indonesia masih dalam proses penyelesaian. Akibatnya, pendekatan politik Soekarno lebih menitikberatkan pada aspek ideologis daripada pembangunan fisik. Di sisi lain, Bung Hatta merasa bahwa revolusi telah usai setelah kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan.
Berdasarkan pendapat I Wangsa Widjaya dalam sebuah buku
Mengenang Bung Hatta
, Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia melepaskan jabatannya tidak hanya disebabkan oleh perbuatan-perbuatan Bung Karno yang kerap melenceng.
Alasan lainnya ialah situasi pemerintahan di waktu itu selama era demokrasi liberal-parlemen. Partai-partai seringkali terlibat dalam persaingan yang tidak sehat lantaran banyak anggota legislatif cenderung memandang diri mereka sebagai pegawai partai, bukan para pemimpin nasional. Di sisi lain, partai yang sedang berkuasa lebih mengutamakan kepentingan politik internal dibandingkan dengan kebutuhan bangsa dan negara.
Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956. I Wangsa Widjaya menuturkan bahwa perhatian dan kontribusi Hatta tidak langsung berakhir setelah tokoh tersebut kembali menjadi penduduk umum. Sang suami dari Ny Rachmi tetap memberikan dedikasi serta pemikiran untuk kepentingan kesatuan bangsa.
Sebagai contoh, ketika terjadi pergulatan pemerintahan Revolusi Republik Indonesia (PRRI) di bulan Februari tahun 1958, Bung Hatta berusaha keras untuk menciptakan perdamaian antar wilayah dengan pusat. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus tetap utuh. Sayangnya, Sukarno yang melihat PRRI sebagai “pemberontakan” memperkuat pasukan militer menuju wilayah-wilayah pendukung PRRI, termasuk Sumatra Barat.
Meskipun demikian, PRRI sesungguhnya hanya merupakan pergerakan yang menolak pemerintah pusat, tanpa niat untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Tuntutan mereka adalah agar Sukarno kembali menjalankan konstitusi dengan mendirikan sebuah kabinet nasional, bukannya justru mengangkat dirinya Sendiri sebagai pembentuk kabinet.
